MAKALAH CIVIC EDUCATION

 

CIVIC EDUCATION

JURUSAN MANAGEMEN DAKWAH B

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

 

OLEH:

 

 

NAMA: FITRIA SRI WAHYUNI

NIM/BP: 1412030259

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

IMAM BONJOL PADANG

1435 H / 2014 M

 

 

1,         A.pengertian civic education dan urgensi civic education bagi pembangunan budaya demokrasi di indonesia.

Civic education adalah pendidikan yang membahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara dan keterlibatan warga negara dalam urusan pemerintahan.

Civic education atau pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis,melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah untuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.¹

Urgensi civic education bagi pembangunan budaya demokrasi di indonesia.

·         Membantu masyarakat agar berfikir kritis dan produktif.

·         Untuk mengembangkan budaya demokratis.

·         Agar masyarakat mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara.

·         Agar masyarakat mengetahui peran pentingnya dalam bermasyarakat dan bernegara.

·         Membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi.

·         Menjelaskan arti demokrasi yang sebenarnya pada masyarakat agar tidak ada lagi fanatisme demokrasi.

b.  kompetensi dasar yang dapat diperoleh dalam mempelajari civic education.

Ada tiga Kompetensi dasar yang akan ditransformasikan pada pesrta didik yaitu : pertama,Kompetensi Pengetahuan kewargaan (civic knowledge).kedua,Kompetensi sikap kewargaan (civic disposition).ketiga,Kompetensi keterampilan kewargaan (civic skill).²

 

2.  hubungan agama dengan persoalan-persoalan negara,serta hubungan agama dan negara di indonesia.

            Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing,sehingga keberadaanya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervasi.negara adalah urusan publik ,sementara agama  merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara³. Jadi negara hanya sebagai alat untuk menyampaikan agama.bukan eksistensi dalam agama itu sendiri.

            Misalnya dalam pemilihan kepala pemerintah yang melalui musyawarah,jika negara demokrasi menggunakan suara terbanyak maka negara islam lebih mengutamakan mana dalil yang kuat untuk mengangkat kepala pemerintah tersebut.

            Hubungan agama dan negara di indonesia sangatlah menarik perhatian dunia.pasalnya, negara indonesia dikenal sebagai negri muslim terbesar di dunia.dan bukan merupakan negara islam, melainkan negara demokrasi.indonesia menganut asas keseimbagan yang dinamis.yaitu tidak ada pemisahan agama dan politik namun dapat saling mengisi dalam peranannya.

            Kasus yang terkait yaitu dalam pengangkatan presiden.indonesia masih mengutamakan konsep islam.yaitu musyawarah.contohnya, umat islam harus dipimpin oleh seorang muslim.jadi setiap calon presiden haruslah beragama islam.namun masih ada kaum sekuler yang menentang.sehingga dibeberapa daerah masih ada muslim yang dipimpin oleh non-muslim.dan pada sumpah presiden sebelum dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang menggunakan nama ALLAH SWT.dan juga dalam penetapan hukum,hukum islam tidak semua dipakai oleh negara indonesia.seperti hukuman bagi pencuri.

            Masukan saya dalam permasalahan agama dan negara di negara kita yaitu,negara indonesia tidaklah harus menjadi negara islam,walaupun negara kita mayoritasnya muslim.kenapa?karena pada masa rasul-rasul terdahulu hanya ada 2 bentuk negara yaitu negara islam dan non-islam.jadi,setiap orang yang beragama islam dimanapun ia berdiam,ia sudah merupakan warga negara islam dan wajib mematuhi aturan dalam islam.jadi tidak harus kita menuntut setiap negara menjadi negara islam.karna islam menerapkan toleransi dalam bermasyarakat.bukan dalam aqidah.

3.  a.Ketatanegaraan modern,perubahan konstitusi renewel dan amandemen.

            Ketatanegaraan modern adalah suatu struktur kepemerintahan baru yang berlaku dalam masyarakat suatu negara.

perubahan konstitusi renewel adalah sebuah perubahan konstitusi yang menyeluruh sehingga yang berlaku adalah konstitusi yang baru.sedangkan perubahan amandemen adalah perubahan yang apabila sebuah konstitusi itu dirubah  dan diberlakukan konstitusi yang asli tetap berlaku.perubahan konstitusi yang berdasarkan konstitusi asli.contohnya amandemen UUD 1945 yang telah terjadi 4 kali,tetapi masih berlandaskan UUD 1945 asli.

            b.perubahan yang terjadi pada UUD 1945.⁴

·         Periode UUD 1945(18 agustus 1945-27 desember 1949)

Pada periode ini UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena inonesia disibukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Bagian perubahannya:

1.      Pasal 5.

“Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”.diubah menjadi,”presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR.”

2.      Pasal 7.

“Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 thn,dan sesudahny dapat dipilih kembali.”menjadi,”presiden dan wapres memegang jabatanya selama 5 thn,dn dapat dipilih kembalidlm jabatan yang sama,hanya untuk satu kali masa jabatan.”

3.      Pasal 9.

4.      Pasal 13-15

5.      Pasal 17

6.      Pasal20 dan 21

7.      Pranala luar

·         Konstitusi RIS.(27 desember 1949-17 agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahannya parlementer.beentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi.

Perubahan kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut.

Pasal 18,Pasal 18B,Pasal 19,Pasal 20,pasal 20A,pasal 22A,pasal 22B.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

·         UUDS 1950 (17 agustus 1950-5 juli 1966)

Pada periode inidiberlaakukan sistem demokrasi liberal.sehingga banyak terjadi perselisihan antara kabinet.

Perubahan ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut.

Pasal1,Pasal 3 ,Pasal 6,Pasal 6A,7A,7B,7C .

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

·         Dekrit presiden 5 juli 1959

Karna banyaknya terjadi perselisihan politik antara kabinet,ir.seokarno mengeluarkan dekrit presiden diantaranyamemberlakukankembali UUD 1945 sbg undang-undang dasar.

Perubahan keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut.

Pasal 1,pasal 6A,pasal 8, pasal11,pasal 16.

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

4.      a.hubungan globalisasi,glokalisasi dan ketahanan nasional.

            Hubungan globalisasi,glokalisasi dan ketahanan nasional terletak pada dampaknya.yaitu jika sebuah budaya lokal telah populer didunia luar maka ketahanan budaya tersebut akan melemah karna pasti akan terjadi percampuran budaya asli dengan budaya asing.

         b. faktor penyebab timbulnya nilai negatif  budaya luar pada remaja kota dan desa di indonesia.dan tindakan yang harus dilakukan agar tidak terpengaruh nilai negetif budaya luar.serta peran masyarakat dan pemerintah dalam kasus ini.

            Faktor penyebab terpengaruhnya remaja indonesia dengan nilai negatif budaya luar adalah lemahnya ketahanan nasional dan kurangnya penyaringan budaya yang masuk.tindakan yang harus diambil agar tidak terpengaruh budaya asing yaitu dengan memperkenalkan budaya kita pada budaya luar,dan tidak terlalu fanatis dengan budaya luar.dengan ini akan timbullah peran masyarakat dan pemerintah.masyarakat menyabarluaskan budaya kita danpemerintah menjalin hubungan dengan negara luar,sehingga agar besar potensinya untuk dikenal.

5.         a.unsur-unsur penunjang tegaknya demokrasi.

1.      Negara hukum (the rule of law)

Negara hukum menjadi unsur pendukung tegaknya demokrasi karena hukum membatasi tindakan sewenang-wenang warga dan pemerintah.serta negara hukum juga memberi jaminan perlindungan HAM.konsep negara hukum adalah keadilan yang tidak memihak.

2.      Masyarakat madani

Masyarakat madani yaitu masyarakat yang independen dan transparan,yang menyalurkan aspirasi rakyat.

3.      Aliansi kelompok strategis

Yang termasuk aliansi kelompok strategis yaitu partai politik,press yang bebas dan bertanggung jawab.

 

            b.efektifitas unsur-unsur penunjang tegaknya demokrasi tersebut dalam pelaksanaan pilpres 2014-2019.

            Pada pilpres periode 2014-2019 kemaren tidak terlaksana dengan sempurna.unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi hanya dijadikan topeng politik.press yang tidak bertanggung jawab dengan berita yang diliput.keterlibatan masyarakat madani yang tidak efektif.dan partai politik yang tidak bekerja menjadi kontrol sosial.

SUMBER RUJUKAN:

*¹ubaidillah dan abdul rozak,pendidikan kewargaan(civic education),ICCE UIN syarif hidayatullah,2000.,hal 9

*²ubaidillah dan abdul rozak,pendidikan kewargaan(civic education),ICCE UIN syarif hidayatullah,2000.,hal 10

*³ubaidillah dan abdul rozak,pendidikan kewargaan(civic education),ICCE UIN syarif hidayatullah,2000.,hal 40 dan wikipedia.com

*⁴wikipedia.com dan amazon.com (amandemen UUD 1945)